ADA APA DENGAN ORANG MISKIN DI INDONESIA

Kabar DEBOTAS, Per Maret 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan bahwa orang miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta. Apa kriteria orang masuk kategori miskin?

Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengatakan bahwa kategori miskin adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp211.726 atau sekitar Rp7000 per hari. Jumlah ini meningkat dibandingkan kategori miskin tahun 2009 per Maret yang tercatat sebesar Rp200.262 per hari.

Melihat dari BPS (Badan Pusat Statistik). Ini sangat rancu. Tapi itu pada Tahun 2009 tetapi untuk Tahun 2011 belum ngetahui apakah akan naik maupun turun? Apakah Negara kita yang subur atas SDM nya yang sudah diakui oleh Negara lain?kenapa Indonesia bias dikatakan Negar Miskin. Sebab di Indonesia mana sih yang produk luar Negari yang mahal tidak ada di Indonesia. Hal tersebut perlu ditanggapi secara serius dan harus ada peran aktif terhadap Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah maupun masyarakrt yang terkait?

Yang perlu dipermasalahan?, Apakah Pemerintah Pusat maupun daerah Bisa meminimalkan Orang miskin Di Indonesia? Apakah orang miskin cuman kedok dia miskin padahal di orang berada?

Ini semua harus terdapat peran aktif, bagi masyarakat kenapa harus malas dalam melakukan sesuatu?seperti contoh Orang Cina bila dia belum sukses dia tidak bakal sombong malah prihatian. Masyarakat harus bercermin terhadap criteria Orang Cina. (mdl)

Read more »

KETIDAKADILAN ANTARA PENGAWAI SIPIL DENGAN PEGAWAI HONORER

Kabar DEBOTAS, Pemerintah pada saat ini pada nyatakan hanya memikirkan nasib para pegawai Negeri Sipil namun Pemerintah Cenderung akan lupa akan nasib pengawai HONORER yang pada hakekatnya bagian dari Intansi Pemerintah sendiri hal ini dibuktikan dengan: hanya menaikkan Gaji Pegawai Negeri Sipil sampai 20 % sedangkan pegawai Honorer  tidak di ikut sertakan.

Mohon sekiranya Para Pemerintah Pusat dan Daerah Memikirkan Nasib Para Pegawai Honorer. Jangan memikirkan yang Pegawai Neger Sipil saja,sekiranya harus ditindak lanjutin terhadap para Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran Ringan dan Berat Hanya cumin di MUTASIKAN dan Tidak ada Pemecatan terhadap Pegawai Negeri Sipil.

Permasalahan ini menarik di bicarakan untuk khalayak umum. (mdl)

Read more »

KEBERSAMAAN MEMBAWA HASIL YANG MEMUASKAN

Tangsel, Kabar DEBOTAS - Apapun pekerjaannya bila dilakukan dengan kerjasama yang baik maka akan menghasilkan yang baik pula. Apalagi dilakukan dengan kesadaran yang tinggal dan keikhlasan dari dalam hati, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, yang sudah beberapa kali menangkan berbagai perlombaan baik ditingkat propinsi maupun ditingkat nasional.

Merupakan suatu prestasi yang wajib diacungkan jempol, terbukti dengan keberhasilan yang diraih oleh Kecamatan Pondok Aren yang mendapatkan penghargaan dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena Kecamatan Pondok Aren telah berhasil meningkatkan kesehatan masyarakat dengan  perbaikan gizi buruk, kesehatan ibu hamil dan mengurangi angka kematian bagi ibu hamil.

Keberhasilan ini berkat kerjasama kita semua, mulai RT, Lurah, para kader dan masyarakat, yang sangat memahami betapa pentingnya menjaga kesehatan apalagi untuk usia dini, ucap Camat Pondok Aren, H. Apendi, S.Sos., M.Si saat ditemui dirumah dinasnya.

Selanjutnya Apendi mengatakan, ada rasa bangga memiliki warga yang menyadari akan semua itu, karena sangatlah penting memelihara kesehatan demi menunjang  masa depan anak bangsa.

Di tahun 2011 ini selain melanjutkan program yang belum selesai, camat Pondok Aren mempunyai program yang pertama, membentuk suatu badan zakat mal, dengan maksud ingin membantu anak yatim dengan menyekolahkannya minimal sampai tingkat SMA, kedua membrantas pengangguran dengan cara memberikan pelatihan kepada pengguran.

Adapun dana yang diperoleh untuk itu, Apendi menyampaikan, akan merangkul pengembang, seperti Bintaro yang juga termasuk di wilayah Kecamatan Pondok Aren  ataupun masyarakat mampu yang ada di Pondok Aren, paparnya.

Apendi menginginkan, tidak ada lagi terdengar pengangguran ataupun anak yang putus sekolah akibat tidak mampu. Dengan jumlah penduduk 307250 jiwa masyarakatnya benar-benar harus merasakan  pembangunan yang merata baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya. Diakhir wawancara Apendi menambahkan, ingin memprogramkan bedah rumah bagi warga yang  rumahnya tidak layak huni. ■(mg)

Read more »

Penyaluran Dana BOS 2011 Perlu Sosialisasi Intens

Kabar DEBOTAS, Opini - Ada yang berbeda dengan penyaluran dana BOS mulai 2011. Jika sejak 2005-2010 disalurkan dari Kemenkeu melalui Kemendiknas baru ke daerah, maka mulai tahun depan daerah akan langsung menerima dana transfer langsung dari Kemenkeu. Namun, hingga kini, sejumlah daerah masih kebingungan dengan mekanisme baru yang diterapkan pemerintah pusat ini. Sebab petunjuk teknis mekanisme penyaluran BOS belum juga diterima di tangan kepala dinas di daerah, padahal 2010 sudah di penghujung.

Hetifah Sjaifudian Siswanda, anggota Komisi X DPR RI, saat ia melakukan kunjungan kerja ke Ternate, Nusa Tenggara Timur, menuturkan kepala dinas pendidikan setempat mengaku belum menerima petunjuk. “Saat saya kunjungan, pihak dinas pendidikan belum punya juknisnya, mereka jadi bingung bagaimana mekanisme pencairannya,” tutur politisi dari Fraksi Partai Golkar ini. Anggota Komisi X DPR lainnya, Raihan Iskandar, menyayangkan lambannya Kemendiknas dalam menyusun petunjuk teknis BOS.

Padahal, petunjuk teknis tersebut, menurutnya, sangat diperlukan agar tidak ada oknum yang kreatif menggunakan dana BOS untuk kepentingan sendiri alias korupsi. “Petunjuk teknis juga penting agar kekurangan dana BOS tidak sembarangan diambil dari pungutan liar,” tegas Raihan. Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan sosialiasi BOS juga lambat dilakukan. Terlihat saat kunjungan kerjanya ke Maluku Utara, mulai dari kepala dinas hingga kepala sekolah belum mengetahui secara terperinci mengenai aturan BOS yang baru. Mulai dari besaran dana hingga metode pemberiannya.

“Kalau aturan tidak jelas, maka dana triliunan rupiah itu akan terserap untuk ajang memperkaya diri, bukan untuk pendidikan bebas biaya,” ucap Raihan. Seperti diketahhui, dana BOS yang diluncurkan pada 2005 merupakan sumber dana utama untuk segala macam kegiatan operasional di sekolah. Tujuan penyaluran dana yang tahun ini memiliki besaran sekitar 16,2 triliun rupiah ini untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, terutama dalam mewujudkan program Wajib Belajar Sembilan Tahun. 

Dana BOS juga menjadi bagian dari komitmen kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap dunia pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi, yakni mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Dari tahun ke tahun besaran anggaran yang dialokasikan untuk dana BOS terus meningkat, mulai 10,5 triliun rupiah pada 2008 hingga 16,2 triliun rupiah pada 2010.

Namun, dalam perjalanannya, penyaluran dana BOS sering mengalami keterlambatan dalam pencairan dan penyaluran. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Suyanto mengakui selama ini keterlambatan tersebut akibat sekolah harus menyusun ulang nama-nama siswa didik baru yang akan mendapatkan dana BOS. “Biasanya, pada triwulan II, sekolah-sekolah harus menyusun kembali database siswa baru yang berhak menerima dana BOS,” terang Suyanto. Keterlambatan biasa terjadi pada pada triwulan pertama (Januari, Februari, dan Maret) yang mencapai hingga 40 persen.

Lebih gila lagi pada triwulan II (April, Mei, dan Juni) keterlambatan bisa mencapai 60 persen dan baru menurun menjadi 27 dan 30 persen pada triwulan berikutnya. Untuk itu pula, dana BOS tidak lagi hanya menjadi wilayah tugas Kemendiknas dan Kemenkeu. Namun juga Kemendagri untuk mengawal pelaksanaan program yang dananya dicairkan tiap tiga bulan sekali ini, terutama setelah dananya langsung ditransfer ke daerah.

Lain lagi menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, keterlibatan ketiga kementerian tersebut bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan program dana BOS setelah perubahan mekanisme penyaluran. Mendiknas mengatakan perubahan ini akan dikawal ketat, baik pencairan hingga pengawasan penggunaannya. Bahkan, secara serius Nuh mengatakan ada empat produk hukum yang digunakan untuk memperlancar pelaksanaannya.

Keempat produk hukum inilah yang dipercaya dapat menjamin kelancaran pelaksanaan program BOS pasca perubahan jalur tersebut. Paling penting adalah memenuhi tiga syarat ketepatan, yakni tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat penggunaan. “Dengan jalur baru ini diharapkan tidak ada lagi keterlambatan dalam pencairan maupun penyaluran dana BOS hingga sampai ke sekolah,” tegasnya. Masalah ketepatan waktu memang menjadi salah satu tujuan inti dari perubahan mekanisme penyaluran.

Sebab keterlambatan penyaluran sangat mengganggu proses belajar mengajar siswa. “Kita tahu sekitar 70 persen dana operasional sekolah dari dana BOS, jika terlambat maka proses di sekolah juga akan terhambat,” tandasnya. Bahkan, keterlambatan pencairan dana BOS ini sebelumnya sering dimanfaatkan oknumoknum nakal di sekolah untuk memungut dana liar dari orang tua siswa. Dengan alasan proses belajar sulit berjalan tanpa dana, sedangkan dana BOS dari pusat belum turun.

Sedangkan soal ketepatan jumlah dana yang sampai, harus dipastikan bahwa jumlah yang harus diterima sama dengan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut. Ini penting untuk validitas di tingkat sekolah dan kepala dinas, sebelum diajukan ke pusat. “Terpenting dana yang diterima sekolah harus berupa uang tunai, bukan barang atau bentuk lain, kalau barang nanti sudah ada potensi mark up lagi,” katanya.

Terakhir, tentang prinsip ketepatan penggunaan, Nuh menambahkan, sekolah harus sejak awal sudah dapat merencanakan penggunaan dana BOS dengan prinsipprinsip transparansi dan akuntabel, serta dapat diumumkan secara berkala minimal tiga bulan sekali ke masyarakat melalui papan pengumunan di sekolah atau dalam bentuk pertemuan sekolah dengan wali murid atau komite sekolah.

Menjawab kebingungan terhadap mekanisme baru ini, Mendiknas menjawab, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh daerah, di antaranya menunjuk pejabat yang menangani program BOS di Dinas Pendidikan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menunjuk staf Dinas Pendidikan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Lalu menerbitkan surat keputusan tentang Pengangkatan Tim Manajemen BOS kabupaten atau kota untuk 2011.

Menyalurkan dana BOS ke nomor rekening sekolah yang telah digunakan sekolah pada program BOS sebelumnya. Selanjutnya, menetapkan perincian alokasi dana BOS per sekolah swasta dan menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) bagi sekolah swasta. Dan menginstruksikan kepada KPA dan BPP di Dinas Pendidikan agar segera menyiapkan doumen pencairan dana yang diperlukan untuk penyaluran periode triwulan pertama (Januari-Maret 2011). ■(Mndl/Bjh)

Read more »

Drg. AGUS : PERUBAHAN DIRI DALAM NATAL

Kabar DEBOTAS- Membiasakan diri menghargai dan menghormati setiap orang, baik lingkungan rumah tangga seperti anak, istri, atau dilingkungan kantor antara atasan dan bawahan, maupun di lingkungan masyarakat, bagi Drg. Agus, hal tersebut sudah merupakan kebiasaan yang dijalani sehari-hari.

Sikap seperti ini didapat mulai sejak Tahun 1985 ketika mengenal arti natal yang sesungguhnya. Sebelum itu, apa yang dilakukannya sering bertentangan, karena sifatnya saat itu hanya ikut-ikutan, tapi setelah mengerti arti natal dan merasa ruh Jesus telah lahir dan datang didalam dirinya, maka sifat-sifat yang bertentangan itu berubah jadi lebih baik serta selalu ada pertimbangan bila ingin melakukan yang kurang baik, misalkan saja, jika ingin menyuruh seseorang, istri bahkan pembantu sekalipun, tidak pernah ketinggalan yang namanya kata tolong, dan kata tolong inilah selalu menyertai jika ingin menyuruh seseorang. “Jadi Natal bagi kami merupakan perubahan diri menjadi baik dan yang baik menjadi lebih baik lagi,“ ungkap Drg. Agus.

Mengenai adanya tanggapan yang kurang suka dengan Kristen dan Natalnya yang selama ini terkesan dengan pesta-pesta, mabuk-mabukan dan bagi-bagi hadiah, dalam hal ini, anak kelima dari lima bersaudara ini meluruskan, sebenarnya set awal dari pada Tuhan Jesus, dia datang untuk kepada orang-orang yang berdosa, yang sudah dihancurkan oleh dosa itu. “Seperti kitalah yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, Cuma didalamnya dia itu ada suatu pengharapan, dimana saat kita akan jatuh dalam dosa dan Tuhan tetap akan mengingatkan kepada jalannya,” jelasnya. Konsep Natal ini kita kembalikan  kepada semua orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan. “Mereka itu belajar untuk mengamalkan dan bila mereka mengamalkan, maka akan bermanfaat bagi  lingkungannya,” tutur Drg. Agus, anak kelima dari lima bersaudara ini. •(mg/iwenk/fais)

Read more »

KONSEP BARU DINAS TATA KOTA TANGERANG SELATAN

Tangsel, Kabar DEBOTAS- Pembangunan perumahan diwilayah Tangerang Selatan (Tangsel), yang saat ini berjalan dengan sistem Cluster atau satu pintu, kemungkinan besar sudah tidak ada lagi, pasalnya Kepala Dinas Tata Kota Bangunan dan Perumahan, Nur Slamet di Tahun 2011 mendatang akan memberlakukan pembangunan perumahan gedung dan perumahan di wilayah tangsel dengan sistem Vertikal atau mengarah keatas. Menurut Nur, sistem tersebut merupakan konsep baru yang akan dikembangkan di tangsel nantinya. Hal ini dikarenakan semakin menipis dan terbatasnya lahan kosong di wilayah kota tangsel  yang mempunyai total luas lahan kurang lebih 14 ribu hektar ini, yang kini diantaranya 70% telah dikuasai pengembang dan sisanya terdiri dari pemukiman , perkantoran pemerintah maupun perorangan. “Dengan konsep baru ini, maka lahan yang masih tersedia akan tetap terjaga serta terwujudnya kota baru, karena akan dikelola dengan lebih baik lagi,” tutur Nur Slamet.

Tidak hanya itu saja, Dinas Tata Kota (DTK), di Tahun 2011 mendatang juga akan mengutamakan program sarana-sarana pemukiman seperti, pembuatan sanitasi, jalan dan sarana lingkungan lainnya. Selain itu DTK akan memprioritaskan pembangunan gedung kantor pemerintahan yang selama ini masih sewa. “Gedung perkantoran di Witana yang selama ini sewa, pinginnya Tahun 2012 nanti sudah bisa menempati gedung kantor milik sendiri,” pinginnya Kepala Dinas Tata Kota Tangsel. Nur  juga mengungkapkan tentang pembangunan gedung Pemerintah Kota ( Pemkot) nantinya, yang kini sudah tersedia lahan seluas 2 hektar buat gedung utama Pemkot, dan  karena masih kurangnya lahan yang tersedia, maka ada perluasan lagi nantinya,” ungkap Nur Slamet.  (mg)

Read more »

PGRI SELALU MENINGKATKAN PROFESIONALITAS DALAM MENGAJAR

Tangsel, Kabar DEBOTAS – Dari tahun ke tahun tingkat mutu para pengajar di Indonesia makin terlihat nyata walaupun imbalan gaji yang diterima tidak sebanding dengan apa yang  sudah diberikan, maka sudah sewajarnyalah para guru mendapat gelar Pahlawan tanpa tanda  jasa atas apa yang sudah diberikan kepada anak bangsa. Ketua  PGRI cabang Ciputat Tatang Gunawan saat ditemui di sela-sela puncak acara ulang tahun PGRI mengatakan, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah mencerdaskan muridnya sampai ia bisa berguna bagi nusa dan bangsa, bagi kami para guru merupakan kebanggaan tersendiri apabila melihat muridnya berhasil, ucapnya.

Selanjutnya Tatang menjelaskan di ulang tahun PGRI yang ke 65 ini, kami mengadakan serangkaian acara perlombaan dengan maksud untuk menjalin rasa kebersamaan dan  solidaritas terhadap insan pendidikan yang ada di Kecamatan Ciputat, dengan adanya kebersamaan ini kami berupaya selalu untuk meningkatkan profesionalitas dalam bekerja dan selalu berusaha untuk memikirkan nasib sesama guru dengan memberikan santunan terhadap anak-anak yatim dari keluarga guru yang  sudah meninggal, jelasnya.

Dalam waktu dekat ini PGRI Ciputat berencana untuk memberikan program beasiswa bagi anak-anak yatim PGRI. Ini dilakukan agar mereka bisa  mendapatkan pendidikan yang layak dan ini juga merupakan salah satu wujud kepedulian dari kami, ungkapnya.

Adapun puncak acara ulang tahun PGRI ini digelar sebagai penutup dari serangkaian kegiatan lomba yang diantaranya lomba jalan sehat yang diikuti 750 peserta dari 12 rating yang ada di Kecamatan Ciputat. Jalan sehat tersebut sebagai acara puncak dari lomba yang sebelumnya seperti lomba bola voli, catur, tenis meja, bulu tangkis.

Sedangkan Cartam, SP.d selaku wakil Ketua PGRI Tangsel dalam hal ini  menambahkan, pertama sebagai solidaritas dari pada komunitas Guru dalam rangka silaturahim, yang kedua menumbuhkan semangat kinerja dilingkungan pendidikan yakni di Tangsel dan yang ketiga mensosialisasikan bahwa PGRI adalah salah satu organisasi yang resmi. “Perlu adanya pemahaman bahwa PGRI ini bukan hanya milik satu golongan, akan tetapi milik semua guru yang ada dilingkungan Tangsel.” Tutur Cartam. ■(mg)

Read more »

PESANTREN MADAARIJUL QUR’AN MENYANTUNI ANAK YATIM

Depok, Kabar Debotas - Agar rezki yang Allah SWT berikan kepada kita menjadi berkah Rasululloh SAW menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak sedekah. Kata Rasululloah SAW Belilah kesulitanmu dengan sedekah, sedekah walaupun kecil tetapi amat beharga di sisi Allah.

Maka dari itu Pesantren Madaarijul Qur’an yang didasari dengan tiga aspek, yakni pertama yakin dengan ajaran dan sunnah, dimana Rasululloh akan mendampingi sesama anak yatim, yang kedua dengan penuh semangat apapun yang diberikan anggota atau masyarakat tetap kita terima dan akan disumbangkan kepada yang berhak menerimanya. Dan yang ketiga mewujudkan cinta kasih diantara kita. Dengan dasar tersebut, Pesantren Madaarijul Qur’an, minggu (19/12) pagi, menggelar kegiatan Pemberian Santunan kepada beberapa mustahak (penerima santunan, red) yang ada diwilayah RW 07 Kelurahan Bojongsari Depok. Menurut Ust. Abdul Aziz, Pimpinan Pesantren Madaarijul Qur’an, kegiatan ini merupakan progam tahunan yang dilaksanakan setiap 10 muharram, yang merupakan dukungan dan kesepakatan pihak Pesantren da masyarakat guna mewujudkan cinta kasih diantara kita. “selain wujudkan cinta kasih diantara kita, karena kami yakin ajaran dan sunnah Rasululloh SAW,”tutur Ust. Abdul Aziz yang didampingi dua pengurus lainnya, Ust. Rosyid selaku pengajar Pesantren Madaarijul Qur’an dan Abd. Rohmat selaku ketua panitia acara tersebut.

Mahmud ketua lingkungan RW 07 dalam sambutannya, selain mengajak masyarakat untuk lebih meningkatkan semangat berzakat agar tahun mendatang bisa lebih meningkat lagi yang kita santunkan. Mahmud juga membacakan/melaporkan dana yang sudah dihimpun hingga saat ini berjumlah total Rp. 11.500.000,- yang berasal dari Rt. 01 (Rp 3.300.000,-), Rt 02 (Rp 4.150.000), Rt 03 (Rp. 2.550.000) dan ditambah dari usaha ikan hias sebesar Rp 1.500.000. “Dana tersebut yang nantinya akan disantunkan kepada anak yatim dalam dan yatim luar serta para kaum dhu’afa yang ada diwilayah Rw 07 Curug Bojongsari Depok.”jelas Mahmud dalam sambutannya.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari warga hingga terkagum-kagum,”baru kali ini, saya lihat ada kebersamaan dan kepedulian tinggi terhadap anak yatim, benar-benar saya salut dan angkat topi.” Ungkap Suharto warga curug Rt.02/07. Dan dalam acara tersebut dihadiri oleh H. syaifudin Ma’ruf (penceramah), para tokoh agama/masyarakat, anak yatim serta kaum Dhuafa’. (mg/fais)

Read more »

REGULASI BARU SAMBUT BAIK OLEH PENGUSAHA BILLBOARD

Tangsel, Kabar DEBOTAS - Setelah melewati proses pengkajian dan sosialisasi  terhadap regulasi aturan baru yang merupakan amanat dari Perwal (Peraturan Walikota) nomor 27 a tahun 2010 tentang penataan reklame/billboard di Tangsel, maka Pemkot Tangsel akan mendapatkan lagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini hilang karena banyaknya reklame/billboard liar tanpa  izin. Pasalnya pihak penusaha atau pemilik papan reklame tidak akan bisa lagi memasang papan reklame se-enaknya sendiri tanpa izin.

Dalam hal ini Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Mursan Sobari seakan mendapatkan angin segar, karena Perwal nomor 27 a 2010 tersebut merupakan payung hukum untuk menindak tegas terhadap Billboard liar yang selama ini menjadi sorotan dan kritikan dari beberapa kalangan pihak. “Kami telah memberikan batasan waktu kepada pengusaha pemilik reklame untuk membongkar sendiri besi baja papan reklame milik mereka dan jika dalam waktu yang telah ditentukan, yakni 31 Desember 2010 mendatang belum juga dibongkar, maka kami tanpa kompromi lagi akan menindak tegas dan aparat Satpol PP selaku penegak Perda akan membongkar besi baja tersebut,” ungkap Mursan usai gelar rapat koordinasi seluruh dinas terkait di Aula Badan Pelayanan perizinan Terpadu (BP2T) Rabu (15/16) dan yang dihadiri juga beberapa penyelenggara reklame.

Sedangkan Kepala bidang non perizinan, Sulasna S.Sos, M.Si dalam hal ini juga mengungkapkan bahwa sosialisasi regulasi baru yang merupakan amanat Perwal tersebut disambut baik oleh kalangan pengusaha/pemilik billboard  seperti misalnya Badri, mereka sudah membongkar sendiri setelah surat pemberitahuan, walaupun  belum semuanya tapi setidaknya Badri sudah menunjukkan etika yang baik. “Kami harap semua penyelenggara reklame sepertinya dan sehingga dengan batas waktu yang telah ditentukan, mereka sudah membongkar besi bajanya sendiri, “tutur Sulasna diacara tersebut. •(mg)

Read more »

GELAR SENI BUDAYA TANGSEL 2010 DALAM RANGKA MENCARI ICON

 Tangsel, Kabar DEBOTAS - Pagelaran Seni dan Budaya Tingkat Kota Tangerang Selatan  2010 yang digelar dihalaman Kantor Camat Ciputat membuahkan hasil yang cukup memuaskan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan sebagai penyelenggara.

Dari tujuh Kecamatan yang ada di Tangerang Selatan, hanya 5 Kecamatan yang mengikuti lomba, yakni Kecamatan Ciputat Timur, Pamulang, Serpong dan Kecamatan Pondok Aren. Adapun kesenian yang mereka tampilkan diharapkan bisa menjadi icon budaya Tangerang Selatan.

Heru Sudarmanto selaku Kabid Olahraga Kesbudpar Tangsel dan juga sebagai ketua panitia mengatakan, tujuan diadakan gelar seni ini, untuk menggali seni budaya yang ada di tengah masyarakat yang berkembang saat ini dan yang nantinya akan dijadikan icon Tangsel, jelasnya.

Bila diperhatikan, peserta yang tampil diacara gelar seni ini, rata-rata menampilkan pencak silat palang pintu, namun ada juga yang menampilkan seni calung dan kuda lumping, ungkap Heru.

Selanjutnya Heru menambahkan, dalam lomba ini yang diambil nilainya adalah kreasi gerak dan lagu, etika, estetika dan durasi waktu yang sudah ditetapkan, yakni 20 menit. Dan sepertinya sudah bisa dilihat dari hasil lomba ini, juara pertama dimenangkan oleh Kecamatan Ciputat dan juara kedua dari Kecamatan Ciputat Timur, adapun juara ketiga Pondok Aren dan untuk harapan satu diraih oleh Kecamatan Serpong dan harapan kedua dari Kecamatan Pamulang. Masing-masing pemenang mendapatkan tropi dan sejumlah uang untuk pembinaan. Kami berharap dengan diadakannya gelar seni budaya ini, bisa terus tergali budaya-budaya yang hampir tidak terdengar dan bisa mengkolaborasi dengan seni budaya modern yang ada saat ini.■(mg)

Read more »

SAMSAT BSD BERUSAHA TERUS BERIKAN PELAYANAN MAKSIMAL

Tanggerang Selatan -DEBOTAS. Pelayana dan system keamanan yang maksimal memang diperlukan meberikan kepuasan terhadap masyarakat. Hal inlah yang terus dicoba oleh Samsat BSD Kota Tanggerang Selatan.

Bisa dilihat saat memasuki ruang tunggu cek fisik kendaraan di Samsat BSD sudah banyak perubahan,bila dilihat dari bentuk fisik bangunan. Kenyaman dan suasana yang terlihat lebih bersih dari sebelumnya.

Kasubsi Samsat BSD Ajun Komisaris Polisi Firman Andriyanto mengatakan, pemugaran atas usulan beliau ini memang dengan maksud untuk memberikan kenyaman kepada masyarakat yang menggunakan jasa Samsat BSD untuk melakukan kewajiban cek fisik kendaraannya.

Selain melakukan renovasi ruang cek fisik, Samsat BSD juga melakukan pemberlakuan sistim satu pintu untuk keluar masuk masyarakat yang hendak melakukan pendataan kendaraan.

Hal inilah yang membuat dirinya melakukan terobosan-terobosan yakni dengan merenovasi ruang tunggu cek fisik menjadi lebih baik lagi.

Kami terus melakukan pembenahan agar pelayanan dan kenyaman yang kami berikan kepada masyarakat akan lebih maksimal, ucap AKP Firman Andriyanto.

Selanjutnya Firman menyampaikan, pembenahan yang dilakukan Samsat BSD ini merupakan komitmen dalam mendukung gebyar pelayanan prima 100 hari yang telah diprogramkan sebelumnya. Dan sampai saat ini segala pelayan yang diberikan Samsat BSD kepada masyarakat terbukti telah memberikan kepuasan terhadap masyarakat. [mg]

Read more »

BILLBOARD ILEGAL BIKIN PUSING MURSAN SOBARI

Tangsel, Kabar Debotas – Maraknya papan reklame atau billboard tak berizin diwilayah Tangerang Selatan (Tangsel), membuat Pemerintah Kota Tangsel, kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga milyaran rupiah per tahunnya.

Dalam hal ini Mursan Sobari, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tangsel, memaparkan, hampir Sembilan puluhan reklame dan billboard tak berizin masih berdiri di wilayah Kota Tangsel dan lokasinya tersebar di Tujuh Wilayah Kecamatan.

Menurut Mursan, dalam hal ini, pihaknya juga telah melayangkan surat pemberitahuan dan himbauan kepada pengusaha papan reklame, terkait rencana bebasnya median jalan dari besi baja berukuran raksasa, dan sesuai surat edaran atau aturan baru yang akan ditetapkan Pemerintah Kota Tangsel tahun 2011 mendatang, BP2T meminta agar pengusaha dan pemilik billboard segera membongkarnya, dan pihak BP2T berharap, para pengusaha bisa bekerja sama didalam regulasi tersebut untuk kebaikan bersama.

Mursan Sobari, juga menyayangkan etika yang kurang baik bagi para pemilik billboard, pasalnya sudah berjalan hingga seminggu surat edaran tersebut diberlakukan, belum ada tindakan konkret dari pihak pengusaha maupun pemilik billboard. Sedangkan pihaknya telah memberikan kesempatan bagi para pengusaha dan pemilik billboard agar menertibkannya sendiri, hingga batas waktu yang telah ditetapkan hingga sepanjang Desember mendatang. “Bila hingga batas waktu yang telah ditetapkan, para pengusaha atau pemilik billboard tidak mengindahkan surat edaran tersebut, maka pihak kami akan merobohkan sendiri tiang-tiang reklame sekaligus papannya, untuk kemudian dilakukan penyitaan,” tegas Mursan. Proses penertiban papan reklame yang berukuran raksasa juga diakui Mursan, bukan proses yang mudah, karena menyangkut anggaran yang cukup besar. (mg)

Read more »

PARIPURNA PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN RAPBD & 5 RAPERDA KOTA DEPOK

DEPOK, Global Post-Sidang paripurna digelar DPRD Kota Depok Jum’at (26/11) siang dengan agenda penyampaian nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Tahun 2011 serta penyampaian lima Raperda Kota Depok. Hadir dalam rapat Sekretaris Daerah Pemkot Depok, Kepala Pengadilan Negeri Depok, Kepala Kejaksaan Depok, Kepala Pengadilan Agama Depok, Kapolres Metro Depok, Kepala Sudin Depok, TNI, POLRI, Unsur Muspida, DPP Depok, para kepala OPD se-Kota Depok, serta para anggota DPRD.

RAPBD Tahun 2011 mempunyai makna yang penting mengingat pada tahun depan merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD 2006-2011. ”RAPBD Tahun 2011 disusun guna mewujudkan sasaran program jangka pendek (tahunan) yang telah disepakati melalui Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2011. Kebijakan Umum APBD dan PPAS itu sendiri disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011” jelas Walikota.

“Menyertai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2011 ini, kami sampaikan pula Nota Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan sebagai penjelasan mengenai kebijakan tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta rencana pencapaian kinerja program dan kegiatan dari masing-masing urusan pemerintahan” tutur Walikota. Walikota mengatakan, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana didalam Pasal 180 angka 2, mengamanatkan agar Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang masih dimungkinkan untuk diberlakukan, agar disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud.

Maka dalam sidang ini, kami sampaikan lima Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dengan Badan Legislasi DPRD Kota Depok pada masa sidang yang kedua. “Kelima rancangan peraturan daerah, yaitu: Raperda tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Raperda tentang Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Raperda tentang Manajemen Pengendalian dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Raperda tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Raperda tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)” tutur Walikota.

”Demikian penyampaian pengantar nota keuangan rancangan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2011 dan penyampaian 5 Raperda Kota Depok. Adapun Nota Keuangan selengkapnya beserta lampiran-lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari nota keuangan ini dapat kita cermati dalam draf yang kami sampaikan kepada seluruh anggota dewan, untuk selanjutnya oleh panitia anggaran eksekutif dan legislatif dapat dibahas bersama, sehingga nantinya perubahan anggaran ini, betul-betul sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kota Depok” tutup Walikota. ■Orf

Read more »

PELAYANAN KTP ONLINE SIAP DILUNCURKAN

Tangsel, Kabar Debotas - Pelayanan pembuatan KTP secara Online yang merupakan bagian dari implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah berjalan dengan baik di beberapa daerah.

Pembuatan KTP secara Online ini merupakan amanat dari Pemerintah Pusat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan, Undang-undang tersebut mengamanatkan seluruh daerah di Indonesia agar mmenerapkan KTP Nasional, sehingga setiap warga Negara hanya memiliki satu KTP tunggal saja. Pelayanan KTP secara Online ini akan meminimalisir adanya KTP ganda, dan menghilangkan kesan atau pendapat masyarakat tentang pelayanan pembuatan KTP selama ini repot dan lama.

Dalam hal ini Camat Ciputat Timur, Purnama Wijaya, memaparkan, bahwa penerapan pelayanan pembuatan KTP secara Online di Tangerang Selatan (Tangsel), perlu disosialisasikan sejak dini, sambil menunggu Peraturan Daerah (Perda) tiba, dan agar masyarakat tidak kaget adanya program pelayanan KTP secara Online ini. “Sosialisasi pembuatan KTP secara Online sangat penting, agar warga tidak kaget, karena nanti warga yang ingin membuat atau memperpanjang KTP, harus datang langsung dan pemotretan atau pengambilan fotonyapun langsung disini (tempat pelayanan),” papar Camat Ciputat Timur. Sedangkan proses, masih paparnya, pelayanan KTP secara Online sangat mudah, cepat dan tidak repot, jika persyaratan lengkap, maka warga tinggal datang ke kantor kelurahan, lalu foto ditempat, dan dalam waktu singkat KTP pun sudah ditangan.

Dan dalam hal ini juga, Purnama Wijaya berharap, agar program pelayanan secara online tersebut bisa berjalan maksimal, karena ini merupakan peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Dan mengenai persyaratannya sama seperti biasa, seperti harus ada pengantar dari RT, RW dan diketahui Lurah, lalu ditanda tangani oleh Camat. “Kalau dulu warga membuat KTP, bisa diwakili orang lain, dengan cukup menyerahkan foto, tapi kali ini, maaf-maaf disini tidak ada pilih kasih, pasalnya, warga harus datang langsung dan tidak bisa diwakilkan”. Ungkapnya, dan lalu Purnama menambahkan, bahwa pelaksanaan program ini akan dilakukan awal tahun depan, dengan sumber dana APBD Tahun 2011 mendatang. (mg)    

Read more »