ADA APA DENGAN ORANG MISKIN DI INDONESIA

Kabar DEBOTAS, Per Maret 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan bahwa orang miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta. Apa kriteria orang masuk kategori miskin?

Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengatakan bahwa kategori miskin adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp211.726 atau sekitar Rp7000 per hari. Jumlah ini meningkat dibandingkan kategori miskin tahun 2009 per Maret yang tercatat sebesar Rp200.262 per hari.

Melihat dari BPS (Badan Pusat Statistik). Ini sangat rancu. Tapi itu pada Tahun 2009 tetapi untuk Tahun 2011 belum ngetahui apakah akan naik maupun turun? Apakah Negara kita yang subur atas SDM nya yang sudah diakui oleh Negara lain?kenapa Indonesia bias dikatakan Negar Miskin. Sebab di Indonesia mana sih yang produk luar Negari yang mahal tidak ada di Indonesia. Hal tersebut perlu ditanggapi secara serius dan harus ada peran aktif terhadap Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah maupun masyarakrt yang terkait?

Yang perlu dipermasalahan?, Apakah Pemerintah Pusat maupun daerah Bisa meminimalkan Orang miskin Di Indonesia? Apakah orang miskin cuman kedok dia miskin padahal di orang berada?

Ini semua harus terdapat peran aktif, bagi masyarakat kenapa harus malas dalam melakukan sesuatu?seperti contoh Orang Cina bila dia belum sukses dia tidak bakal sombong malah prihatian. Masyarakat harus bercermin terhadap criteria Orang Cina. (mdl)

Read more »

KETIDAKADILAN ANTARA PENGAWAI SIPIL DENGAN PEGAWAI HONORER

Kabar DEBOTAS, Pemerintah pada saat ini pada nyatakan hanya memikirkan nasib para pegawai Negeri Sipil namun Pemerintah Cenderung akan lupa akan nasib pengawai HONORER yang pada hakekatnya bagian dari Intansi Pemerintah sendiri hal ini dibuktikan dengan: hanya menaikkan Gaji Pegawai Negeri Sipil sampai 20 % sedangkan pegawai Honorer  tidak di ikut sertakan.

Mohon sekiranya Para Pemerintah Pusat dan Daerah Memikirkan Nasib Para Pegawai Honorer. Jangan memikirkan yang Pegawai Neger Sipil saja,sekiranya harus ditindak lanjutin terhadap para Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran Ringan dan Berat Hanya cumin di MUTASIKAN dan Tidak ada Pemecatan terhadap Pegawai Negeri Sipil.

Permasalahan ini menarik di bicarakan untuk khalayak umum. (mdl)

Read more »

KEBERSAMAAN MEMBAWA HASIL YANG MEMUASKAN

Tangsel, Kabar DEBOTAS - Apapun pekerjaannya bila dilakukan dengan kerjasama yang baik maka akan menghasilkan yang baik pula. Apalagi dilakukan dengan kesadaran yang tinggal dan keikhlasan dari dalam hati, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, yang sudah beberapa kali menangkan berbagai perlombaan baik ditingkat propinsi maupun ditingkat nasional.

Merupakan suatu prestasi yang wajib diacungkan jempol, terbukti dengan keberhasilan yang diraih oleh Kecamatan Pondok Aren yang mendapatkan penghargaan dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena Kecamatan Pondok Aren telah berhasil meningkatkan kesehatan masyarakat dengan  perbaikan gizi buruk, kesehatan ibu hamil dan mengurangi angka kematian bagi ibu hamil.

Keberhasilan ini berkat kerjasama kita semua, mulai RT, Lurah, para kader dan masyarakat, yang sangat memahami betapa pentingnya menjaga kesehatan apalagi untuk usia dini, ucap Camat Pondok Aren, H. Apendi, S.Sos., M.Si saat ditemui dirumah dinasnya.

Selanjutnya Apendi mengatakan, ada rasa bangga memiliki warga yang menyadari akan semua itu, karena sangatlah penting memelihara kesehatan demi menunjang  masa depan anak bangsa.

Di tahun 2011 ini selain melanjutkan program yang belum selesai, camat Pondok Aren mempunyai program yang pertama, membentuk suatu badan zakat mal, dengan maksud ingin membantu anak yatim dengan menyekolahkannya minimal sampai tingkat SMA, kedua membrantas pengangguran dengan cara memberikan pelatihan kepada pengguran.

Adapun dana yang diperoleh untuk itu, Apendi menyampaikan, akan merangkul pengembang, seperti Bintaro yang juga termasuk di wilayah Kecamatan Pondok Aren  ataupun masyarakat mampu yang ada di Pondok Aren, paparnya.

Apendi menginginkan, tidak ada lagi terdengar pengangguran ataupun anak yang putus sekolah akibat tidak mampu. Dengan jumlah penduduk 307250 jiwa masyarakatnya benar-benar harus merasakan  pembangunan yang merata baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya. Diakhir wawancara Apendi menambahkan, ingin memprogramkan bedah rumah bagi warga yang  rumahnya tidak layak huni. ■(mg)

Read more »

Penyaluran Dana BOS 2011 Perlu Sosialisasi Intens

Kabar DEBOTAS, Opini - Ada yang berbeda dengan penyaluran dana BOS mulai 2011. Jika sejak 2005-2010 disalurkan dari Kemenkeu melalui Kemendiknas baru ke daerah, maka mulai tahun depan daerah akan langsung menerima dana transfer langsung dari Kemenkeu. Namun, hingga kini, sejumlah daerah masih kebingungan dengan mekanisme baru yang diterapkan pemerintah pusat ini. Sebab petunjuk teknis mekanisme penyaluran BOS belum juga diterima di tangan kepala dinas di daerah, padahal 2010 sudah di penghujung.

Hetifah Sjaifudian Siswanda, anggota Komisi X DPR RI, saat ia melakukan kunjungan kerja ke Ternate, Nusa Tenggara Timur, menuturkan kepala dinas pendidikan setempat mengaku belum menerima petunjuk. “Saat saya kunjungan, pihak dinas pendidikan belum punya juknisnya, mereka jadi bingung bagaimana mekanisme pencairannya,” tutur politisi dari Fraksi Partai Golkar ini. Anggota Komisi X DPR lainnya, Raihan Iskandar, menyayangkan lambannya Kemendiknas dalam menyusun petunjuk teknis BOS.

Padahal, petunjuk teknis tersebut, menurutnya, sangat diperlukan agar tidak ada oknum yang kreatif menggunakan dana BOS untuk kepentingan sendiri alias korupsi. “Petunjuk teknis juga penting agar kekurangan dana BOS tidak sembarangan diambil dari pungutan liar,” tegas Raihan. Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan sosialiasi BOS juga lambat dilakukan. Terlihat saat kunjungan kerjanya ke Maluku Utara, mulai dari kepala dinas hingga kepala sekolah belum mengetahui secara terperinci mengenai aturan BOS yang baru. Mulai dari besaran dana hingga metode pemberiannya.

“Kalau aturan tidak jelas, maka dana triliunan rupiah itu akan terserap untuk ajang memperkaya diri, bukan untuk pendidikan bebas biaya,” ucap Raihan. Seperti diketahhui, dana BOS yang diluncurkan pada 2005 merupakan sumber dana utama untuk segala macam kegiatan operasional di sekolah. Tujuan penyaluran dana yang tahun ini memiliki besaran sekitar 16,2 triliun rupiah ini untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, terutama dalam mewujudkan program Wajib Belajar Sembilan Tahun. 

Dana BOS juga menjadi bagian dari komitmen kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap dunia pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi, yakni mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Dari tahun ke tahun besaran anggaran yang dialokasikan untuk dana BOS terus meningkat, mulai 10,5 triliun rupiah pada 2008 hingga 16,2 triliun rupiah pada 2010.

Namun, dalam perjalanannya, penyaluran dana BOS sering mengalami keterlambatan dalam pencairan dan penyaluran. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Suyanto mengakui selama ini keterlambatan tersebut akibat sekolah harus menyusun ulang nama-nama siswa didik baru yang akan mendapatkan dana BOS. “Biasanya, pada triwulan II, sekolah-sekolah harus menyusun kembali database siswa baru yang berhak menerima dana BOS,” terang Suyanto. Keterlambatan biasa terjadi pada pada triwulan pertama (Januari, Februari, dan Maret) yang mencapai hingga 40 persen.

Lebih gila lagi pada triwulan II (April, Mei, dan Juni) keterlambatan bisa mencapai 60 persen dan baru menurun menjadi 27 dan 30 persen pada triwulan berikutnya. Untuk itu pula, dana BOS tidak lagi hanya menjadi wilayah tugas Kemendiknas dan Kemenkeu. Namun juga Kemendagri untuk mengawal pelaksanaan program yang dananya dicairkan tiap tiga bulan sekali ini, terutama setelah dananya langsung ditransfer ke daerah.

Lain lagi menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, keterlibatan ketiga kementerian tersebut bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan program dana BOS setelah perubahan mekanisme penyaluran. Mendiknas mengatakan perubahan ini akan dikawal ketat, baik pencairan hingga pengawasan penggunaannya. Bahkan, secara serius Nuh mengatakan ada empat produk hukum yang digunakan untuk memperlancar pelaksanaannya.

Keempat produk hukum inilah yang dipercaya dapat menjamin kelancaran pelaksanaan program BOS pasca perubahan jalur tersebut. Paling penting adalah memenuhi tiga syarat ketepatan, yakni tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat penggunaan. “Dengan jalur baru ini diharapkan tidak ada lagi keterlambatan dalam pencairan maupun penyaluran dana BOS hingga sampai ke sekolah,” tegasnya. Masalah ketepatan waktu memang menjadi salah satu tujuan inti dari perubahan mekanisme penyaluran.

Sebab keterlambatan penyaluran sangat mengganggu proses belajar mengajar siswa. “Kita tahu sekitar 70 persen dana operasional sekolah dari dana BOS, jika terlambat maka proses di sekolah juga akan terhambat,” tandasnya. Bahkan, keterlambatan pencairan dana BOS ini sebelumnya sering dimanfaatkan oknumoknum nakal di sekolah untuk memungut dana liar dari orang tua siswa. Dengan alasan proses belajar sulit berjalan tanpa dana, sedangkan dana BOS dari pusat belum turun.

Sedangkan soal ketepatan jumlah dana yang sampai, harus dipastikan bahwa jumlah yang harus diterima sama dengan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut. Ini penting untuk validitas di tingkat sekolah dan kepala dinas, sebelum diajukan ke pusat. “Terpenting dana yang diterima sekolah harus berupa uang tunai, bukan barang atau bentuk lain, kalau barang nanti sudah ada potensi mark up lagi,” katanya.

Terakhir, tentang prinsip ketepatan penggunaan, Nuh menambahkan, sekolah harus sejak awal sudah dapat merencanakan penggunaan dana BOS dengan prinsipprinsip transparansi dan akuntabel, serta dapat diumumkan secara berkala minimal tiga bulan sekali ke masyarakat melalui papan pengumunan di sekolah atau dalam bentuk pertemuan sekolah dengan wali murid atau komite sekolah.

Menjawab kebingungan terhadap mekanisme baru ini, Mendiknas menjawab, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh daerah, di antaranya menunjuk pejabat yang menangani program BOS di Dinas Pendidikan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menunjuk staf Dinas Pendidikan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Lalu menerbitkan surat keputusan tentang Pengangkatan Tim Manajemen BOS kabupaten atau kota untuk 2011.

Menyalurkan dana BOS ke nomor rekening sekolah yang telah digunakan sekolah pada program BOS sebelumnya. Selanjutnya, menetapkan perincian alokasi dana BOS per sekolah swasta dan menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) bagi sekolah swasta. Dan menginstruksikan kepada KPA dan BPP di Dinas Pendidikan agar segera menyiapkan doumen pencairan dana yang diperlukan untuk penyaluran periode triwulan pertama (Januari-Maret 2011). ■(Mndl/Bjh)

Read more »